Optimalisasi Fungsi Kesbangpol Prov Jabar (Analisis Usulan)

image

 

A.     PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat  yang memiliki Tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat (Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2009), sementara fungsinya adalah :

a.      penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat daerah;

b.      Penyelenggaraan kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategis daerah dan perlindungan masyarakat;

c.      Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Menelaah tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat ini maka diperlukan analisis secara komprehensif karena berdasarkan sejarah keberadaan badan ini merupakan hasil gabungan dari dua Instansi vertikal yang memiliki fungsi berbeda  yaitu dari Direktorat Sosial Politik dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi Jawa Barat pada awal Tahun 2000 dan diberi nama Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Direktorat Sosial Politik pada masa itu memiliki otoritas yang kuat berkaitan dengan pengendalian keadaan sosial politik masyarakat termasuk istilah yang terkenal pada masa itu adalah ‘litsus” (penelitian khusus) yang diterapkan dalam rangka menjaga pemahaman pengetahuan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan dan pengetahuan tentang bela negara serta pengetahuan sosial politik. Sehingga litsus ini diterapkan sejak seleksi calon pegawai negeri, calon-calon pejabat kabupaten/kota dan provinsi, calon anggota DPRD Provinsi dan Kab/kota, Calon Bupati/Walikota termasuk calon Gubernur sehingga para pejabat yang pada akhirnya terpilih menjadi pimpinan di daerah dan anggota legislatif memiliki pemahaman yang relatif sama tentang tatanan kenegaraan, ideologi bangsa dan tata aturan kepemerintahan.

Direktorat Sospol dan Mawil Hansip memiliki kesamaan dari sisi pimpinan organisasinya yang berasal dari TNI berdasarkan konsep Dwifungsi ABRI sehingga pola hierarkhi dan kedisiplinan yang diterapkan adalah standar militer serta dipupuk  loyalitas tinggi terhadap pimpinan dan rezim yang berkuasa. Mawil hansip memiliki fungsi membina anggota pertahanan sipil yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota di Jawa barat dengan menggunakan pola struktur matrik – matrik yang terpola secara berjenjang dan melibatkan hampir semua unsur masyarakat pada saat itu yang mencapai level rukun tetangga (RT) sehingga keberadaan anggota pertahanan sipil atau hansip dapat dijumpai dimana-mana yang merupakan konsep pertahanan rakyat semesta sebagai tenaga cadangan  TNI dalam mempertahankan negara jika terjadi ancaman terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia dan di masa aman adalah menjadi bagian yang aktif mendukung program pemerintah dalam kerangka rencana pembangunan lima tahun (repelita).

Meskipun dampak dari kewenangan yang besar tersebut seakan mengebiri dinamika sosial politik masyarakat dan dianggap direktorat sospol adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial politik dan stabilitas nasional sesuai selera status quo penguasa kala itu yaitu di era kepemimpinan Bapak Soeharto.

Pada masa sebelum reformasi maka fungsi direktorat sospol sangat vital termasuk merupakan pemberi informasi akurat dan up to date bagi pimpinan di level provinsi yaitu Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Jawa Barat khususnya tentang kondisi sosial politik daerah jawa barat dan rekomendasi atau saran tindak bagi pimpinan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial politik yang terjadi dimana secara teknis terdapat laporan situasi harian dari piket di direktorat Sospol Provinsi Jawa Barat yang merupakan kumpulan informasi dari ditsospol kabupaten/kota tentang perkembangan kondisi sosial politik di masing-masing daerah.

Meskipun pada era orde baru tersebut lebih banyak menguntungkan partai yang berkuasa yaitu Golongan Karya karena Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah ex officio sebagai Wanhat (Dewan penasehat) Golkar di daerah masing-masing tetapi terlepas dari sejarah masa lalu yang memposisikan direktorat sospol sebagai bagian dari organisasi yang berfungsi menjaga kepentingan politik bagi pemerintah yang berkuasa maka pada era pasca reformasi inipun diperlukan sebuah kajian tentang keberadaan direktorat sospol ini yang telah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat ini dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dan betul-betul profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan era orde baru, kran demokrasi begitu terbuka sehingga muncul beraneka organisasi masyarakat/LSM dan organisasi politik dalam jumlah yang signifikan bagaikan cendawan di musim hujan. Dalam Pemilu Tahun 2009 lalu terdapat 38 Partai politik di Provinsi Jawa Barat dan hanya 9 Partai Politik yang dapat meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. sementara terdapat 632 Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Yayasan di level provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang ada. Maka diperlukan perubahan secara signifikan dalam organisasi Bakesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat agar dapat mengimbangi perubahan jaman dan teknologi yang begitu pesat terjadi dari hari – ke hari.

 

B.     FUNGSI BAKESBANGPOL & LINMASDA SEBAGAI PEMBERI INFORMASI

Tulisan sederhana ini akan lebih fokus kepada fungsi Bakesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat khususnya sebagai pemberi informasi perkembangan sosial politik di Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Pimpinan di Jawa Barat ini. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang tugas pokok Bidang Pengkajian Strategis Daerah adalah menyelenggarakan pengkajian strategi daerah dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi situasi dan kondisi politik serta sosial budaya dan ekonomi yang berkembang di daerah.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah dijelaskan bahwa Kepala Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretaris Komunitas Intelejen Daerah Provinsi Jawa Barat   yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat (Pasal 6) dan Gubernur Jawa Barat adalah Ketua Dewan Pembina Komunitas Intelejen Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggota Dewan Pembina adalan unsur Muspida di Provinsi Jawa Barat (pasal 8). Tugas Kominda Provinsi adalah :

a.      Merencanakan, mencari dan mengumpulkan, mengordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelejen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;

b.      Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi disebutkan bahwa dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi situasi kondisi daerah dengan kriteria ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (pasal 11); dan dalam memelihara stabilitas politik Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi situasi kondisi daerah sesuai dengan kriteria stabilitas politik serta berkoordinasi dengan aparat keamanan yang terkait dengan stabilitas politik (pasal 13).

Maka sudah merupakan kewajiban bagi Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat menjadi OPD yang memberikan input kepada Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat) tentang kondisi sosial politik dan dinamikanya di daerah secara real time dan up to date. Meskipun kondisi saat inipun beraneka informasi perkembangan telah disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur unsur KOMINDA, Kami berharap pola pelaporan berjenjang ini dapat dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh aparatur Badan Kesbangpol & Linmasda termasuk para pejabat struktural yang didkukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap serta manajemen piket sebagai pusat informasi daerah yang terorganisir secara rapih, teratur dan disiplin.

 

C.   ANALISIS FUNGSI BAKESBANGPOL&LINMASDA DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR

 

Analisis SWOT tentang fungsi Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat sebagai Pemberi informasi kondisi sosial politik di daerah dan dinamikanya kepada Gubernur adalah sebagai berikut :

a.    Strength (Kekuatan) :

-       Kuantitas Pegawai Badan Kesbangpol & Linmasda yang mecapai 109 orang;

-       Dasar hukum yang jelas (PP 19 Tahun 2010, Permendagri No.11/2006,  Perda No. 22/2008, Pergub No.52/2009);

-       Kegiatan rutin piket kantor yang dilakukan secara bergiliran dari para pegawai di Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat;

-       Fasilitas telepon dan Jaringan internet;

b.    Weakness (Kelemahan) :

-       Sarana dan prasarana (jumlah line telepon, mesin fax terbatas, scanner dan printer serta Personal computer/Laptop) yang kurang memadai;

-       Mental pegawai & pola pikir (mindset) hanya sebagai piket kantor;

-       Pola pikir yang parsial sesuai dengan tugas pokok bidang;

-       Pelibatan pejabat struktural sebagai pengawas dan penangguung jawab piket minim atau hampir tidak ada;

-       Tunjangan tambahan bagi petugas piket belum diatur dengan baik

-       Terkikisnya tata hubungan loyalitas kabupaten/kota kepada provinsi pasca otonomi daerah;

c.    Oportunity (Peluang) :

-       Kemajuan teknologi berbasis internet;

-       Keterbukaan informasi publik;

-       Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi (smartphone);

d.    Threat (Ancaman) :

-       Gerakan Terorisme

-       Gejala Disitegrasi bangsa

-       Konflik keagamaan seperti kasus Jemaah ahmadiyah dan HKBP

-       Konflik masyarakat (ormas/LSM)

-       Penetrasi asing dalam berbagai sektor

-       Mental seluruh elemen bangsa yang telah semakin jauh dari nilai-nilai budaya bangsa;

-       Perilaku elit yang telah kehilangan makna di mata masyarakat;

-       Kebebasan berpendapat yang telah melanggar tata aturan yang berlaku.

 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan agar fungsi Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat sebagai pengumpul, koordinator dan pemberi informasi tentang dinamika sosial politik di daerah dapat dilaksanakan secara optimal adalah :

 

1.    Perubahan paradigma piket kantor;

Perubahan manajemen piket kantor adalah dari piket (saat ini) yang hanya menjaga kantor menjadi pusat kendali informasi sosial politik tingkat provinsi Jawa Barat, sementara piket jaga kantor dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan pola outsourcing (tenaga lepas).

Pusat kendali informasi sosial politik tingkat provinsi Jawa Barat yang melibatkan seluruh aparatur Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat serta para pejabat struktural sebagai pengawas dan penanggungjawab harian secara bergiliran dengan tugas untuk menyerap, mengumpulkan aneka informasi tentang dinamika sosial politik dan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota melalui laporan resmi dari Kesbangpol & Linmas Kabupaten/Kota ( sebagai pusat kendali informasi di masing-masing kabupaten/kota), sinergi dengan jaringan intelejen dibawah koordinasi Komunitas Intelejen daerah (KOMINDA) ditambah melalui berita di media elektronik, media cetak dan media online melalui jaringan internet sehingga dihasilkan data yang komprehensif sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah di tingkat provinsi Jawa Barat secara rutin dan up to date.

Dalam hal ini tantangan yang terbesar adalah mengubah mindset (pola pikir) aparatur di Kesbangpol & Linmasda Provinsi sekaligus aparatur di Kesbangpol & Linmas Kabupaten/Kota yang sebagian merasa (sudah) tidak memiliki hierarki dengan pemerintah provinsi, selanjutnya berkaitan dengan dukungan sarana prasarana, personil dan pendanaan.

 

2.    Dukungan personil, sarana prasarana dan anggaran;

Dukungan personil tentunya adalah dari segi tingkat pemahanan individu tentang keberadaan dan fungsi pusat kendali informasi sosial politik (puskinsospol) sehingga diperlukan pemberian bimbingan dan pembinaan aparatur yang dapat diberikan oleh unsur KOMINDA dalam proses pengumpulan dan pencarian data, dan TNI/KEPOLISIAN yang berkaitan dengan pola pelaporan berjenjang dan bentuk laporan yang terdiri dari berbagai laporan dengan istilah lapsit (laporan situasi) harian, mingguan, bulanan dan insidentil (kasuistis) serta pelatihan penguasaan internet bagi aparatur khusus untuk pencarian data dan pengumpulan data primer dengan validitas yang tinggi diperlukan keterlibatan AHLI IT (Information Technology).

Sarana dan Prasarana tentunya berkaitan erat dengan keberadaan ruangan khusus pusat kendali informasi sosial politik (puskinsospol) yang terpisah dari rutinitas harian Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat dengan fasilitas personal komputer/Laptop, printer, Scanner, kamera, Handycam dan jaringan internet yang handal serta dengan keamanan yang cukup ketat, sehingga tidak sembarang orang bisa keluar masuk ruangan jika tidak pada saat melaksanakan piket di ruang tersebut.

 

3.    Pemanfaatan teknologi informasi;

Pemanfaatan teknologi informasi ini tentunya optimalisasi penggunaan internet dan intranet dalam memperoleh berita dan informasi yang diperlukan segera serta komunikasi data melalui email dan komunikasi online dengan fasilitas chatting dengan tujuan memperoleh data akurat dan up to date bagi kepentingan pimpinan dalam mengambil tindakan dan atau kebijakan.

 

4.    Membangun kembali jaringan yang erat antara aparatur Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat dengan aparatur Kesbangpol & linmas Kabupaten/Kota di Jawa Barat melalui pendekatan kegiatan dan stimulan anggaran secara berkala.

Membangun kembali jaringan yang erat antara aparatur Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat dengan aparatur Kesbangpol & linmas Kabupaten/Kota di Jawa Barat melalui pendekatan kegiatan  tentunya berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan teknis tentang fungsi pusat kendali informasi sosial politik bagi aparatur kesbangpol & linmas kabupaten/kota secara simultan dan terarah, serta jika dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangan tentang keuangan daerah maka dapat diberikan stimulan anggaran secara berkala kepada kesbangpol & linmas kabupaten/kota agar tata hubungan provinsi dan kabupaten/kota kembali terjalin secara merata dan memiliki soliditas yang tinggi serta bisa saling bertukar informasi untuk kemajuan daerah khususnya di bidang sosial politik.

   

D.   PENUTUP

Demikian kajian sederhana tentang fungsi Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat sebagai pengumpul dan pemberi informasi sosial politik terkini bagi pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjaga stabilitas politik, kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

 

Sat, 5 Mar 2011 @22:00


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved