Kajian Kelembagaan Badan Kesbangpol&Linmasda Prov Jabar

image

 

 

1.           Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pada era reformasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas pemerintahan tersebut telah mengalami transformasi setting pemerintahan baik pada tatanan makro nasional maupun mikro daerah, sekalipun demikian tidaklah berarti Negara Republik Indonesia merupakan negara bagian tetapi tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di provinsi, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah dengan mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

2.           Urusan Pemerintahan

Berkaitan dengan kelembagaan organisasi dalam tata pemerintahan sangat berkaitan erat dengan pembagian urusan yang ditentukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk klasifikasi dari urusan tersebut yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab III mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan dimana urusan pemerintah pusat meliputi a. politik luar negeri;b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Penjelasan secara teknis terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan di level pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan  menyejahterakan masyarakat. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.

Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 4 butir s dan didalam lampiran PP tersebut  dijelaskan perincian urusan untuk tingkat provinsi adalah menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi, melakukan koordinasi, penyelenggaraan, supervisi, konsultasi dan perencanaan serta fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dalam skala provinsi yang meliputi :

1.     Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan)

2.     Kewaspadaan Nasional (Kewaspadaan Dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing).

3.     Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (Ketahanan seni dan budaya, agama & kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan).

4.     Politik Dalam Negeri (Sistem & Implementasi Politik, Kelembagaan politik pemerintah, budaya & pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah).

5.     Ketahanan Ekonomi (Ketahanan Sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan & ketahanan lembaga usaha ekonomi, ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian).

 

3.           Kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan  Politik

 

Kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 19 yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun 2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat membawahkan Sekretariat, Bidang Ketahanan Bangsa, Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Pengkajian Strategis Daerah. Sementara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja berakibat terhadap perubahan struktur kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota khususnya Badan Kesbangpol & Linmasda dengan Satuan Polisi Pamong Praja, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diharuskan memindahkan fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini merupakan salah satu bidang di bawah Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat menjadi bidang di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat paling lambat pada Tahun 2012. Oleh karena itu diperlukan kajian kelembagaan secara komprehensif berkaitan dengan perubahan kelembagaan tersebut.

4.           Usulan Kelembagaan Badan Kesbangpol

Usulan kelembagaan Badan Kesbangpol di tingkat Provinsi Jawa Barat  secara yuridis berdasarkan pada :

a.        Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b.        Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

c.         Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010, khususnya pasal 4, pasal 5d dan pasal 6c dan penjelasan pasal 5d; yang menyatakan bahwa : ….. Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

d.        Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2010 khususnya BAB III Pasal 104 sampai dengan Pasal 242 tentang Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki 1 Sekretariat Jenderal dan 5 direktorat yaitu :

1.        Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,

2.        Direktorat Kewaspadaan Nasional,

3.        Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan,

4.        Direktorat Politik Dalam Negeri dan

5.        Direktorat Ketahanan Ekonomi.

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri menjadi acuan  karena agar benang merah untuk optimalisasi fungsi koordinasi, fasilitasi, mediasi dan konsultasi berkaitan dengan tupoksi dan program kerja termasuk bantuan anggaran dari APBN serta penanganan aneka masalah yang terjadi di daerah dapat diselesaikan secara tuntas dan komprehensif.

 

e.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi khususnya Pasal 3 yaitu tugas Gubernur untuk  menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; memelihara stabilitas politik; menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

Maka diusulkan bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat yang baru adalah sebagai berikut :

1.     Nomenklatur lembaga diubah dari Badan Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan tetap membawahkan 1 (satu) sekretariat dan 4(empat) bidang dan 3 (tiga) sub bagian dan 8 (delapan) sub bidang;

2.     Bidang  Perlindungan Masyarakat diganti dengan bidang baru sekaligus reposisi nama dan fungsi dari bidang lainnya mengacu kepada peraturan per undang-undangan tentang urusan wajib di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan referensi dari bentuk struktur dan fungsi organisasi Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik serta fungsi lain yang diperlukan berdasarkan kepentingan daerah;

3.     Susunan Lengkap usulan lembaga yang baru adalah :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

SEKRETARIAT :

Ø  SUB BAGIAN PERENCANAAN & PROGRAM

Ø  SUB BAGIAN KEUANGAN

Ø  SUB BAGIANKEPEGAWAIAN & UMUM

BIDANG IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN :

Ø  SUB BIDANG IDEOLOGI NEGARA & BELA NEGARA

Ø  SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN & PEMBAURAN BANGSA

BIDANG KEWASPADAAN DINI DAERAH :

Ø  SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN

Ø  SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN PENGAWASAN LEMBAGA/ORANG ASING

BIDANG KETAHANAN BANGSA & MASYARAKAT :

Ø  SUB BIDANG KETAHANAN SOSIAL , SDA & EKONOMI

Ø  SUB BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEPERCAYAAN SERTA ORMAS

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI :

Ø  SUB BIDANG FASILITASI PARPOL & PEMILU

Ø  SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN & PENDIDIKAN POLITIK

 

Tue, 1 Mar 2011 @19:02


2 Komentar
image

Tue, 1 Mar 2011 @07:52

andi ludiro

Baguss...menarik

image

Tue, 1 Mar 2011 @09:06

ADMIN Linmasjabar

Kang andi hatur atas supportnya, masih diajar yeuh


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved