PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2011

image

 


Hasil pengarahan Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dirjen Kesbangpol pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 bertempat di Gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

 

Pertama, Tindak lanjut dari disahkannya  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah diundangkan sejak tanggal 5 Januari 2011, bahwa untuk  mempersiapkan langkah-langkah penerimaan pendaftaran dan verifikasi partai politik, Badan Kesbangpol & Linmasda dan instansi terkait melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pembuktian kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik atas limpahan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu melaksanakan sosialisasi tentang  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik secara berjenjang kepada kabupaten/kota se Jawa Barat dan melaksanakan tugas memberikan Surat Keterangan bagi Partai Politik di Provinsi sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 210/139.D.IV Tanggal 4 Februari 2011;

 

Kedua, Sebagai pedoman teknis telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Surat Mendagri Nomor 210/139.D.IV Tanggal 4 Februari 2011 tentang Surat Keterangan Bagi Partai Politik yang telah melaporkan kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

 

Ketiga, Pelaporan kepengurusan partai politik dilaksanakan secara berjenjang dengan melengkapi persyaratan administratif yang meliputi : Nama & Jabatan pengurus; nama partai politik, tingkat kepengurusan, SK kepengurusan, Alamat kantor sekretariat dan surat pernyataan pengurus tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

 

Keempat, Berdasarkan jenjang pemerintahan maka surat keterangan bagi partai politik adalah sebagai berikut  :

a.    Partai politik di tingkat kecamatan melaporkan kepengurusannya kepada Camat dan diberikan surat keterangan oleh Camat;

b.    Partai politik di tingkat Kabupaten/Kota melaporkan kepengurusannya kepada  Bupati/Walikota melalui Badan/Kantor Kesbangpol & linmas Kabupaten/Kota dengan syarat minimal terdapat kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan kepengurusan partai politik dari camat;

c.    Partai politik di tingkat Provinsi melaporkan kepengurusannya kepada  Gubernur melalui Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat dengan salah satu syarat adalah jumlah kepengurusan di Kabupaten/kota minimal 75% dari jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengurus Parpol dari Kesbangpol Kabupaten/Kota.

 

Kelima, Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 210/139.D.IV Tanggal 4 Februari 2011 tentang Surat Keterangan Bagi Partai Politik yang telah melaporkan kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya serta Camat untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi partai politik yang telah melaporkan Kepengurusan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di wilayah kerja masing-masing. 

 


4 Komentar
image

Sat, 4 Jun 2011 @19:12

tonY

KA ANDRIE APA BOLEH MINTA EMAIL-NYA ATO FB-NYA

image

Mon, 30 Apr 2012 @22:03

Junaidi, S.Sos

Pak Andrie...
Saya dari Badan Kesbapol dan Linmas Kab. Lombok Tengah Prov. NTB. Kami pada pertengahan bulan Mei 2012 ini berencana akan melakukan study banding ke salah Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten di wilayah Provinsi Jabar (mis. bogor, bandung, dll). Untuk itu melalui ini, saya mohon informasi/petunjuk pak Andri tentang Badan/kantor kesbangpol yang menonjol khususnya dalam kegiatan kominda. kalau berkenan juga mohon info no contak, alamat surat/email kabupaten bersangkutan.
Demikian sebelumnya, atas bantuak Pak Andri, sebelumnya saya sampaikan terima kasih.
(mohon perkenan juga untuk dibalas comment ini melalui email saya (danuasri2002@yahoo.com) atau via ponsel (o81805266000)

image

Sat, 2 Jun 2012 @10:21

Kang Andrie

Tony : silahkan email ke andriekwardana@yahoo.com

image

Sat, 2 Jun 2012 @10:23

Kang Andrie

Pa junaidi : saya sudah kirim no contak via sms ke no hp bapak untuk kordinasi lebih lanjut.. Salam kesbang.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved