Pembubaran Ormas Anarkis Perkuat Demokrasi

image

JAKARTA (Suara Karya) Pengamat politik

Universitas Diponegoro Semarang SusiloUtomo menilai pembubaran organisasikemasyarakatan yang bertindak anarkisjustru bisa memperkuat nilai-nilaidemokrasi.

Tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu terhadap kelompok lain kan melanggar demokrasi," katanya di Semarang, Minggu (13/2) seperti dikutip Antara, menanggapi wacana pembubaran ormas yang bertindak anarkis.

Menurut dia, negara harus mampu melindungi seluruh warga negaranya, termasuk kelompok minoritas dari tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok lain dan tidak boleh tinggal diam menemui kejadian semacam itu.

Ia menilai pembubaran ormas anarkis tidak melanggar prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul, namun justru mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi yang menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki.

"Yang dimaksud kan hanya ormas yang bertindak anarkis, melanggar hukum. Ormas-ormas yang tidak melakukan perbuatan semacam itu tidak bisa dibubarkan. Kalau .tidak melanggar hukum, kenapa ormas dibubarkan," katanya.

Prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kata dia, harus dipahami berada dalam kerangka rule of the law atau taat asas hukum, tidak me-langgar konstitusi, apalagi sampai melakukan tindakan anarkis.

"Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penindakan adalah aparat, yakni militer dan polisi, bukan lembaga yang berada di luar negara. Itu sesuai dengan prinsip negara demokrasi," katanya

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Cecef Effendy berpendapat, Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang Ormas perlu direvisi.

"Undang-undang tersebut dibuat pada era puncak kekuasaan Orde Baru yang tidak lagi sesuai dengan kondisi demokrasi saat ini," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, undang-undang ini dibuat dengan semangat cerminan Orde Baru yang otoriter untuk mengontrol dan mengendalikan ormas waktu itu. "Karena pertumbuhan jumlah ormas yang begitu besar dianggap saat itu sebagai ancaman terhadap rezim Orde Baru," kata Cecep.

Pembekuan Ormas

Menurut dia, UU ini memiliki substansi yang saat ini justru menjadi bumerang dalam membinaormas, khususnya menyangkut hak negara untuk membekukan ormas serta hak negara untuk membubarkan ormas.

Dengan kata lain, pembubaran ormas itu hanya dilakukan oleh negara. "Sementara pengertian negara punya dua arti, pemerintah pusat atau pemerintah daerah," katanya.

"Di sinilah titik permasalahannya antara rezimkepemimpinan terpusat dan otonomi. Ada kepentingan antarpimpinan daerah atau politisi daerah dengan ormas," katanya.

"Inilah kemudian yang kemudian dilihat masyarakat bahwa pembiaran terhadap ormas adalah karena kepentingan di antara mereka. Politisi maupun pemimpin daerah kemudian terlihat kerap seperti memelihara ormas," katanya.

Dia mengatakan, perkembangan sekarang sudah berubah. "Setting Indonesia sekarang sudah berubah di mana kepala daerah itu dipilih melalui pilkada. Itu artinya bahwa kepala daerah harus membangun dukungan publik untuk memperoleh suara," katanya.

Dia mengemukakan, dukungan publik biasanya digalang oleh berbagai macam ormas, Dengan katalain kepala daerah memiliki kepentingan membangun hubungan baik dengan ormas, yang ketika saatnya tiba dibutuhkan setiap kepala daerah.

"Dalam konteks yang demikian apakah mungkin kepala daerah bisa membubarkan ormas?. Kalaupun bisa sangat sulit membayangkan kepala daerah memiliki keberanian untuk itu," katanya, (victor asi)

Sumber : http://bataviase.co.id/

Thu, 17 Feb 2011 @14:34


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved