UU Politik baru disahkan akan langsung digugat ke MK

Sungguh suatu ironi politik yang menyedihkan, disatu sisi telah disahkan sebuah aturan main baru yaitu RUU politik yang mengubah UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik. tetapi langsung disambut dengan persiapan gugatan ke mahkamah konstitusi dari beberapa pengurus partai yang tidak mendapatkan kursi di parlemen. padahal sosialisasi aja belum, sungguh sayang energi bangsa ini harus terkuras karena beraneka kepentingan politik yang tentunya tidak pernah sama.

 

Selengkapnya di Koran Pikiran rakyat Tanggal 17 Desember 2010 :

UU PARTAI POLITIK DISAHKAN
KEHARUSAN VERIFIKASI DINILAI SEJUMLAH PEMIMPIN PARPOL TIDAK ADIL

JAKARTA, (PR).-
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi undang-undang. Pengesahan UU Parpol dilakukan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/12) siang ini.

Proses pembahasan dan pengesahan UU Parpol yang merupakan salah satu bagian dari paket UU Politik itu tergolong cepat dibandingkan dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KPU). Bahkan, RUU KPU hingga saat ini masih mentok dan baru selesai di tingkat draf DPR.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menjelaskan, beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut antara lain syarat pendirian partai politik dilakukan paling sedikit tiga puluh orang yang berusia 21 tahun atau sudah menikah dari tiap provinsi. Namun, yang didaftarkan sebagai pendiri di notaris paling sedikit lima puluh orang mewakili seluruh pendiri partai.

Partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Partai politik juga harus berkantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum.

Tidak adil

Sejumlah pemimpin partai politik menilai UU Parpol itu tidak adil. Alasannya, pada Pasal 51 menyebutkan, partai politik wajib melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi.

Verifikasi terhadap partai sudah harus selesai dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.

Ketua Umum Partai Damai Sejahtara (PDS) Denny Tewu memastikan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil revisi UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol menjadi UU yang disahkan DPR RI itu.

Denny menilai, antara UU yang baru disahkan dengan UU sebelumnya sangat tidak nyambung atau inkonsisten.

"Partai-partai yang sudah berbadan hukum harusnya tidak perlu diverifikasi lagi," katanya.

Selain itu, kenaikan kewajiban setiap partai di provinsi dari 60 persen pada UU sebelumnya langsung menjadi 100 persen.

"ini sangat tidak rasional. Kesinambungan antara UU sekarang dengan UU sebelumnya yang berkaitan UU Pemilu juga tidak konsisten," ujar Denny.

Menurut Denny, keberadaan UU ini tidak menghargai perjuangan pendahulu mereka sehingga parpolnya eksis seperti sekarang. Padahal, tidak semua yang dimiliki mereka, termasuk dana bantuan partai politik dari pemerintah, notabene adalah uang rakyat. Itulah yang membuat partai-partai merasa hebat.

"UU Parpol yang dikeluarkan teman-teman di parlemen dan pemerintah tidak fair. Yang pasti, keberdaan UU Parpol sudah menafikan keterwakilan dari partai-partai yang berbasiskan atas agama tertentu ataupun kelompok masyarakat tertentu," katanya. (A-130/A-109)***

Fri, 17 Dec 2010 @08:52


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved