Politik dan Kekuasaan1

image

Politik adalah sebuah kata yang mewakili suatu perilaku dari seseorang ataupun kelompok orang yang memperjuangkan tujuan mereka bersama, hanya saja trend yang terjadi ternyata untuk mewujudkan tujuan perjuangan mereka akan sangat akseleratif manakala menggunakan kekuasaan, sehingga arah politik seolah untuk meraih, merebut, memelihara an mempertahan kan kekuasaaan. andaikan untuk kepentingan masyarakat banyak mungkin masih bisa difahami tapi  ternyata sering tersejabk hanya untuk kepentingan segelintir indoividu saja.... mau dibawa kemana negeri ini?

------------------ 

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/ 26 Oktober 2010

 

KEINGINAN DPRD KETERLALUAN


PERMINTAAN FASILITAS SETINGKAT ESELON II TIDAK LOGIS

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Karawang Emay Ahmad Maehi berusaha menenangkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mendatangi Pemkab Karawang, Senin (25/10). Mereka menuntut Pemkab Karawang segera mencairkan honor mereka selama dua bulan.* DEWIYATINI/"PR"

BANDUNG, (PR).-
Keinginan agar anggota DPRD diberi fasilitas, gaji, dan pensiun seperti pejabat eksekutif eselon II, dinilai sangat keterlaluan. Jika keinginan itu diluluskan, dalam sepuluh tahun ke depan, negara ini terancam bangkrut, karena anggaran negara akan habis dipakai membayar pensiun mantan anggota DPRD yang pada setiap periode jumlahnya sekitar 18.500 orang.

Guru Besar Otonomi Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Sadu Wasistiono, Senin (25/10) mengatakan, keinginan anggota DPRD itu hanya merupakan akal-akalan dan harus dipertanyakan segi moralitasnya.

"Dalam sistem negara kita, lembaga legislatif yang sebenarnya hanya ada di tingkat nasional. Sementara DPRD itu sebenarnya hanya menjalankan derivasi kewenangan yang diberikan eksekutif dalam hal ini presiden. Jadi tidak mungkin negara ini memenuhi keinginan mereka untuk menjadi pejabat negara, jika sistemnya masih seperti ini," kata Sadu.

Dia juga menilai keinginan angggota DPRD untuk mendapatkan tunjangan pensiun itu tidak logis, karena mereka hanya bekerja selama lima tahun. Keinginan itu sebenarnya didorong oleh apa yang terjadi di DPR RI yang setiap anggotanya mendapatkan pensiun. Namun, apa yang terjadi di DPR RI pun tidak berdasar dan harus dipertanyakan alasan moralnya.

"Di zaman Orde Baru anggota DPR RI itu mendapat pensiun sesuai dengan masa kerjanya. Jika dia bekerja selama lima tahun, pensiunnya hanya diterima selama lima tahun. Setelah Orde Baru, DPR RI begitu menguasai anggaran, sampai bisa mengatur sendiri untuk mendapat pensiun selamanya," kata Sadu.

Untuk menghentikan tindakan-tindakan tidak wajar dari anggota DPR RI, seharusnya presiden sebagai kepala negara lebih tegas dalam mengontrol anggaran di DPR. Hal itu bisa dilakukan, karena presiden sebenarnya memiliki posisi yang kuat.

"Sebagai kepala pemerintahan presiden memang sejajar dengan DPR. Akan tetapi sebagai kepala negara, dia berada di atas institusi apa pun dan seharusnya bisa menggunakan kewenangannya untuk mengontrol anggaran di DPR," kata Sadu.

Butuh pekerjaan

Yang juga menjadi persoalan dalam perilaku anggota DPR/DPRD adalah alasan mereka memilih jabatan itu. Hampir seluruh anggota legislatif di Indonesia memilih jabatan itu karena mereka membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, bukan untuk mengembangkan idealisme politik mereka. Oleh karena itu, mereka selalu mencari cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, seperti layaknya orang yang sedang bekerja untuk mencari uang.

"Saya khawatir perilaku mereka akan membuat masyarakat semakin malas terlibat di dalam politik. Jika demokrasi kita semakin melemah, dan terjadi kekacauan, secara alamiah militer akan masuk untuk mengamankan situasi dan memegang kekuasaan," kata Sadu.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat berbicara di hadapan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat asal Jawa Barat dari Partai Hanura di Hotel Horison, Sabtu (23/10), Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara meminta agar anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat mendorong revisi UU 32/2004, agar status anggota DPRD bisa disebut sebagai pejabat negara.

Dengan demikian, anggota DPRD bisa mendapatkan hak seperti pejabat eselon II di eksekutif, yang mendapat gaji yang tinggi, mobil dinas, rumah dinas, dan uang pensiun.

"Kejelasan status itu sangat penting karena DPRD adalah elemen pengontrol jalannya pemerintahan. Kewajiban yang berat itu sudah selayaknya diimbangi dengan pemenuhan hak yang layak," kata politisi Partai Demokrat itu. (A-132)***

 

 

Tue, 26 Oct 2010 @11:07


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved