Gubernur Bawahi Kapolda-Pangdam

image

 

Gubernur Bawahi Kapolda-Pangdam
Kategori: Berita Depdagri(556 view)


“Sudah ditegaskan bahwa gubernur sebagai one single command. Misalnya dalam hal keamanan,gubernur bisa mengambil tindakan cepat dengan memberi komando kepada kapolda sehingga bergerak langsung tanpa harus menunggu instruksi dari Kapolri,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Gamawan menjelaskan, kewenangan gubernur tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, beberapa gubernur masih menilai kewenangan one single command yang diberikan pemerintah pusat masih memerlukan payung hukum yang lebih kuat. PP Nomor 19/2010 tentang Penguatan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah belum tegas menyatakan kewenangan gubernur, termasuk kekuatannya dalam memberi sanksi bagi aparat vertikal di bawahnya. Istilah yang digunakan Mendagri ini ditentang oleh anggota Komisi II Abdul Malik Haramain dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.

Menurut Haramain, gubernur tidak dapat secara langsung menginstruksikan institusi keamanan seperti polda ataupun kodam.“Sifatnya hanya koordinasi, tidak memerintah,”katanya kepada SINDOdi Jakarta tadi malam. Pemerintahan birokrasi,polda, dan kodam memiliki hierarki organisasi masing-masing. Seorang kapolda dan pangdam harus tetap bergerak berdasarkan instruksi dari atasannya, yaitu Kapolri dan Panglima TNI, setelah petinggi kedua institusi itu membaca situasi keamanan wilayah setempat.

“Jadi, kurang pas apabila gubernur dapat memerintahkan langsung aparat keamanan, ”ujarnya. Chairuman Harahap mengatakan, keamanan dan ketertiban wilayah memang menjadi bagian tanggung jawab gubernur.Namun, bukan berarti gubernur bisa memberikan komando kepada institusi keamanan.“Mungkin mekanismenya dengan cara berkoordinasi untuk meminta bantuan.

Bagaimanapun, kapolda maupun pangdam tetap harus bekerja berdasarkan instruksi dari pusat,”katanya. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan,tidak ada aturan yang menyatakan peran gubernur seperti itu.Dia menduga,apa yang dimaksud Mendagri hanya terkait dengan kelembagaan di bawah Menko Polhukam atau dalam konteks keamanan dan politik menyikapi maraknya aksi kekerasan di daerah.

Menurut dia, hak-hak gubernur dipagari UU 32 Tahun 2004 yang di dalamnya tertuang tentang koordinasi pembinaan pengawas yang mengatur mekanisme kerja sama pemprov dan pemerintah kota/ kabupaten.“Bukan menyangkut keamanan,”katanya. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aslizar Tanjung enggan berkomentar terkait pernyataan Mendagri tersebut.Dia menegaskan, dalam tugas operasi militer selain perang,TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana. 

“Kalau ada bencana,kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kan kepala daerah setempat. Otomatis prajurit TNI dan instansi lain yang membantu berada dalam koordinasi kepala daerah,”ujarnya. Terkait kontroversi tersebut, Mendagri mengakui, pihaknya akan melakukan revisi terhadap PP 19/2010 dan membuat aturan turunan yang lebih konkret dan terukur.

Aturan turunan yang perlu diperjelas itu meliputi jenis dan bentuk sanksi yang bisa diberikan gubernur serta kedudukan keuangan gubernur yang akan menjalankan fungsi ganda,yakni sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah. “Tadi, gubernur- gubernur memang meminta penegasan aturan dalam PP Nomor 19 agar lebih konkret.Para gubernur meminta ada payung hukum yang lebih kuat termasuk soal sanksi yang bisa mereka berikan.

Itu kita tampung dalam revisi PP Nomor 19/2010,”tegasnya. Raker Gubernur Se-Indonesia kemarin khusus membahas masalah koordinasi dan sinergitas pemerintahan daerah dalam pengamanan dan pencegahan atas potensi konflik,keamanan, dan ketertiban di daerah.Koordinasi pengamanan adalah tanggung jawab pejabat daerah secara vertikal,mulai dari provinsi,kabupaten/ kota,kecamatan, hingga tingkat kelurahan dan desa.

Para gubernur juga diharuskan melakukan pembinaan dan sosialisasi agar semua jajaran pemerintahan di bawahnya memahami kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan,raker gubernur di Sulsel ini bakal menjadi ajang para gubernur bertukar pengalaman dan ilmu dalam mengembangkan daerahnya masing-masing.

Pembangunan di Sulsel sendiri,menurut dia,sudah berjalan sangat baik.Indikator konkretnya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 9,21%,di atas rata-rata nasional yang masih di bawah 7%. Produksi beras pun sudah kelebihan stok 2 juta ton, cukup untuk menyubsidi sembilan provinsi lain. “Jadi,banyak ilmu dan inovasi yang bisa kita saling diskusikan dan tukar. Kita optimistis sekali kemajuan Indonesia secara keseluruhan akan cepat tercapai,”pungkasnya. (mohammad sahlan/ adam prawira)

Sumber : http://www.depdagri.go.id Wednesday, 20 October 2010 

 

Tue, 26 Oct 2010 @10:20


1 Komentar
image

Fri, 26 Nov 2010 @07:34

galant

bp mendagri.., rupanya bapak tidak paham UU otoda.., bahwa bidang keamanan merupakan salah satu bidang yang tidak diotonomikan..!! jangan membikin penafsiran tersendiri yang dapat menyesatkan masyarakat..!! nanti bisa kacau tatanan kehidupan bernegara..!!


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved