Pa SBY dibagi Raport?

image

 

 

Teringat masa kecil, dimana setiap akhir tahun ajaran setelah melewati aneka ujian yang cukup melelahkan dan menegangkan maka tiba saatnya pembagian raport akhir tahun ajaran yang seringkali diramaikan dengan pesta kenaikan kelas yang meriah atau dengan sebutan "samen". 

bagi yang berprestasi tentu kebanggaan tapi bagi yang bersiap ngendog alias tinggal kelas maka rasa malu yang menyelubungi hari-hari itu. terlepas malu atau bangga, yang pasti kami bersiap menaymbut pesta tahunan ini dengan berlatih tari-tarian, disko, breakdance termasuk pencak silat dan tarian daerah yang nantinya akan dipentaskan dihadapan tamu undangan, orangtua, adik-adik kelas…. Sungguh menyenangkan.

Lamunan masa kecil itu buyar, tergantikan bentangan berita yang berjajar rapih di sebuah halaman koran regional yang terkenal berkaitan dengan pemberian raport juga tapi bukan buat anak kecil yang mau naik kelas, ini raport buat Presiden atau RI 1… wow.

Satu pertanyaan terlintas, apakah pa SBY akan naik kelas?.. atau ngendog?... naik kelasnya kemana?... trus kok gurunya langsung bisa ngasih raport yach? Dan yang lebih menggelitik, ada pesta kenaikan kelasnya nggak?... siapa yang latihan menari?... entah lah.

Berita lengkapnya… silahkan :

Koran Pikiran Rakyat, Tgl 21 Oktober 2010

RAPOR PEMERINTAH, EMPAT MERAH DUA BIRU

JAKARTA, (PR).-
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mendapatkan empat rapor merah dan dua rapor biru dari publik selama setahun kinerja. Publik pun masih merindukan sosok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memadukan kepemimpinan Presiden Yudhoyono.

Hal itu diungkapkan Direktur Strategis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Agustinus Budi Prasetyohadi dalam konferensi pers hasil survei LSI "Setahun SBY-Boediono" di Jakarta, Rabu (20/10).

Agustinus mengatakan, empat rapor merah Yudhoyono-Boediono yakni pada bidang hubungan internasional, ekonomi, penegakan hukum, dan politik. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono pun mendapat rapor biru dari bidang keamanan dan sosial. Kepuasan warga menurut survei yang dilakukan awal Oktober pada bidang hubungan internasional hanya 42,6 persen, sedangkan sisanya 57,4 persen menyatakan tidak puas. Kasus yang menonjol adalah konflik Indonesia dengan Malaysia, masalah TKI, serta penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh polisi Malaysia. "Publik menilai pemerintah lemah di hadapan Malaysia," katanya.

Survei dilakukan menggunakan metode standar wawancara tatap muka, dengan multistage random sampling dengan jumlah responden 1.000 orang yang mewakili 33 provinsi. Margin error survei itu sekitar 3,2 persen.

Untuk bidang ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat hanya 42,6 persen dan sisanya 57,4 persen menyatakan tidak puas. Kasus yang menonjol adalah meledaknya tabung elpiji. Selain itu, ada jarak antara indikator ekonomi makro yang tumbuh positif dengan ekonomi mikro. Masyarakat menganggap ekonomi saat ini sulit karena harga-harga yang naik, termasuk harga BBM dan listrik.

"Tingkat kepuasan pada bidang penegakan hukum hanya 49,5 persen karena absennya negara dalam melindungi kaum minoritas dan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK," katanya.

Agustinus pun mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada bidang politik hanya 49,2 persen dan sebanyak 50,8 persen lainnya menyatakan tidak puas.

Selain rapor merah, pemerintahan Yudhoyono-Boediono pun mendapat nilai positif atau rapor biru pada bidang keamanan dan sosial. Tingkat kepuasan masyarakat mencapai 63,2 persen untuk bidang keamanan dan sisanya 36,8 menyatakan tidak puas. Sementara itu, pada bidang sosial tingkat kepuasan masyarakat mencapai 60,2 persen dan yang menyatakan tidak puas hanya 39,8 persen.

"Masyarakat menganggap Presiden cukup tanggap dan memberikan perhatian pada aneka bencana," ujarnya.

Agustinus menuturkan, berdasarkan survei LSI, ketidakpuasan masyarakat itu ternyata tidak ditujukan pada Presiden Yudhoyono. Justru sebagian besar masyarakat, terutama dari pedesaan, masih menaruh simpati kepada Yudhoyono dari sisi personalitasnya. Bahkan, hanya sebagian kecil masyarakat, dari wilayah perkotaan dan berpendidikan tinggi, yang menganggap rapor merah tersebut adalah kesalahan Yudhoyono. Ketidakpuasan masyarakat justru ditujukan pada Wakil Presiden Boediono dan menteri-menteri pembantu Presiden Yudhoyono.

Berdasarkan hasil survei LSI, kata Agustinus, publik ternyata masih merindukan sosok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya, sosok Jusuf Kalla dianggap memiliki karakter yang cepat dan tegas dalam bekerja. Hal ini mengacu kepada tingkat kepuasan Wakil Presiden Boediono yang tidak menyentuh angka 50 persen. Bahkan, dari 1.000 responden yang diwawancara langsung, hanya sekitar 32,9 persen dari kalangan perkotaan yang menyatakan kepuasan terhadap Boediono, sedangkan dari kalangan pedesaan sekitar 49,9 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja Boediono.

"Kecepatan dan ketegasannya tidak bisa mengimbangi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.

Menurut Agustinus, sebagian besar masyarakat justru merindukan sosok Jusuf Kalla yang dianggap mampu mengisi kelemahan Presiden Yudhoyono. Bahkan, kinerja Boediono saat ini justru membuat pemerintahan berjalan lamban dan kurang memperhatikan isu-isu penting. (A-130)***

 

 

 

 

Thu, 21 Oct 2010 @11:16


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved