Fungsi Linmas Pasca PP 6 Tahun 2010

image

Oleh : AK. Wardana

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 Januari 2010 yang terdiri dari 25 bab dan 40 Pasal sebetulnya sesuatu yang lumrah, hampir sama dengan  kehadiran peraturan perundang-undangan yang lain. Hal yang menarik adalah terdapat 3 pasal yang ternyata mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas, yaitu :

1.       Pasal 4 yang berbunyi : “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

2.       Pasal 5 huruf d berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

3.       Pasal 6 huruf c yang berbunyi :”Polisi Pamong Praja berwenang : c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

4.       Penjelasan Pasal 5 Huruf d berbunyi : ”Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP ”.

Sangat jelas terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan tentang kelembagaan dari fungsi perlindungan masyarakat,  yang saat ini merupakan bagian atau bidang di bawah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah  baik di Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten dan Kota.

Maka Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota harus dapat menyikapi perubahan ini yang tentunya dilandasi dari berbagai  dimensi dan kerangka berfikir secara komprehensif.  Sikap yang dapat diambil dari pemda, yang pertama adalah melaksanakan perubahan itu karena sudah menjadi peraturan yang sah dan tercantum pada pasal  36 yang berbunyi “Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. berarti terdapat kesempatan paling lambat pada awal tahun 2012 perubahan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintah daerah berubah sesuai dengan amanat PP ini. Yang berarti fungsi linmas berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Urusan nama lembaga dan eselonering tentu mengacu kepada peraturan organisasi dan tata kerja yang berlaku seperti Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Sementara Badan KesbangPol linmasda berubah menjadi Badan Kesbangpol saja dan fokus kepada fungsi Kesatuan bangsa dan politik saja. Hal yang menarik adalah kondisi saat ini Badan KesbangPol&Linmasda secara benang merah di Kementrian dalam Negeri berada di bawah 2 dirjen, yaitu Dirjen Kesbangpol untuk urusan Kesatuan bangsa dan Politik sementara Dirjen PUM untuk urusan kelinmasan. Denga terbitnya PP 6 Tahun 2010 ini maka Badan KesbangPol dibawah Dirjen Kesbangpol dan Satpol PP dengan linmasnya berada di bawah Dirjen PUM.

Yang kedua, adalah memberikan telaahan secara komprehensif manakala terbitnya peraturan pemerintah ini dianggap kurang tepat dikaitkan dengan perbedaan signifikan antara fungsi Satpol PP sebagai Penegak Perda dan Fungsi Linmas sebagai pelindung masyarakat. Telaahan ini tentu dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi kemajuan linmas dan keterkaitan dengan fungsi lainnya di pemerintahan.

Sementara penulis sendiri memiliki pendapat bahwa dimanapun fungsi linmas (perlindungan masyarakat) itu berada bukan menjadi permasalahan apakah tetap di Kesbangpol atau di Satpol PP tetapi yang terpenting adalah bagaimana fungsi perlindungan masyarakat ini dapat dioptimalkan, kesejahteraan anggota Satuan Linmas semakin baik, pembinaan yang terarah dan berkelanjutan serta menjadi kekuatan sosial masyarakat dalam konsep pemberdayaan.

Semoga keberadaan peraturan pemerintah ini adalah langkah kebangkitan fungsi perlindungan masyarakat dalam tatanan kepemerintahan dan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik indonesia.

-----------------------------------------------------------------------------

Cipageran, 1 April 2010

 

 



 

Wed, 14 Jul 2010 @14:59


13 Komentar
image

Wed, 3 Nov 2010 @08:43

gunawan

saya sependapat dimanapun fungsi linmas itu berada yang penting kesejahteraan anggota linmas harus perhatikan terlebih linmas yang ada di desa/kelurahan, karena selama ini belum ada perhatian khusus terhadap kesejahteraan linmas yang ada di Desa/kelurahan

image

Sat, 6 Nov 2010 @21:39

ADMIN Linmasjabar

Gunawan :.. terima kasih atas komentar dan dukungannya. perhatian kepada anggota satlinmas saat ini yang berada di desa dan kelurahan masih tergantung dari kebijakan daerah kabupaten/kota masing-masing karena dibatasi oleh konsep kewenangan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan UU 32 Tahun 2004. semoga ke depan kesejahteraan saudara-saudara linmas akan semakin meningkat dan lebih diperhatikan oleh pemerintah

image

Mon, 14 Feb 2011 @16:25

AMAR STELA

GMNA CARA PENGAKATAN LINMAS TO KAN SEKARANG ADA PP 48 2005 TENTANG PENGAKATAN TENAGA HONOR KAMI D POL PP PROVENSI NTB LINMAS D KONTRAK GAJI PERBULAN CUMA RP300 CKRNG 2011 UDAH 3 BULAN BELUM D GAJI TOLOMG PAK GUBENU PERHATIKAN KAMI LINMAS YG ADA D POL PP PROVENSI NTB

image

Wed, 9 Mar 2011 @15:20

DAVID PAMUJI

SALAM MAS ANDRE K WARDANA DARI TEMAN SE ANGKATAN 8 STPDN TAHUN 2000, SAYA DAVID PAMUJI DI KABUPATEN BERAU KALTIM BAGIAN ORGANISASI SETDA BERAU

image

Thu, 10 Mar 2011 @10:42

ADMIN Linmasjabar

Waalaikum salam saudaraku, lama kita tidak jumpa. Alhamdulilahirobil alamin dapat bersua disini. saya skr di Kesbangpol & Linmasda Prov Jabar.

image

Wed, 6 Jul 2011 @08:41

arlina

Kak Andrie, linmas kita ini sama ngga sih dengan konsep "civil defence" nya Additional Protocol I tahun 1977? Protokol itu adl perjanjian internasional yg melengkapi Konvensi Jenewa 1949 yg telah diratifikasi Indonesia. Mohon penjelasan ya, terima kasih sebelumnya.

image

Wed, 14 Sep 2011 @21:19

marta

makasih pak infonya sangat membantu

image

Wed, 2 Nov 2011 @08:42

Nur Ismawaty

saya purna praja Angktan 12 dari Maluku Utara.kebetulan skrg ini saya menduduki jabatan Kasubid Peningkatan SDM Linmas dan Kesiagaan pd Badan Kesbangpol dan linmas pemda Kota ternate.sya spndapat dgn abang sesuai dengan apa yang saya baca.mhon krjsmax jika ada masukan2 yg bermanfaat untuk meningoptimalkan fungsi Linmas... Slm Almamater!!

image

Sat, 19 Nov 2011 @06:36

raihan

apa tugas linmas dan pol pp bs d satukan Mas,
sedangkan pol pp menggusur & linmas melindungi..
hehehe

image

Mon, 28 Nov 2011 @08:50

Rummy Nasrudin

salam kenal bapak..
saya rummy dari satpol pp kab Bantul.
Saat ini kami sedang mengkaji untuk kelembagaan satpol pp dgn memasukkan salah satu fungsi yaitu linmas.
Akan tetapi kami kesulitan mengenai ketugasan linmas secara real karena selama ini linmas di Kantor kesbanglinmas kab bantul ketugasan linmas terkait dengan kebencanaan dan itu sekarang dah dimasukkan dalam ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)..Untuk itu saya berharap bisa sharing dengan bapak andrie tentang ketugasan linmas secara real.

Terimakasih

image

Thu, 26 Jan 2012 @20:31

Syamsul

PP no. 6 th 2010 bukan kemajuan bagi Satlinmas tapi kemunduran Satlinmas. Krn ketidakpahaman terhadap Satlinmas

image

Wed, 22 Feb 2012 @16:31

Kang Andrie

Salam pa amar stela, u satlinmas di tk desa itu adalah kewenangan pemerintah desa tetapi jika statusnya sebagai honorer tentu kewenangan bdan kepegawaian di daerah bapak.

image

Wed, 22 Feb 2012 @16:33

Kang Andrie

De arlina, kaitan civil defence tersebut perlu didiskusikan. Jjika berkenan ditunggu emailnya di linmasjabar@yahoo.com.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved