Kemiskinan dalam Birokrasi

Perjalanan waktu menapak di bulan keempat tahun 2013, telah beraneka peristiwa yang terjadi dengan segala pasang surutnya. Hiruk pikuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat telah terlewati dan membuktikan bahwa rakyat jawa barat adalah contoh masyarakat yang santun dan memiliki jiwa kebersamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban sehingga ekses pilgub yang khawatirkan terjadi “chaos” tidak terbukti di tanah parahyangan ini. Insyaaloh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk masa jabatan 2013 – 2018 akan dilantik pada tanggal 13 juni 2013.

Kembali kepada prinsip dasar birokrasi adalah sebagai pelayan bagi semua pihak, tentu masyarakat menjadi pelanggan yang utama selain itu juga melayani pihak swasta, melayani pimpinan dalam mengawal kebijakan yang telah dirumuskan serta tentunya melayani juga sesama birokrasi lainnya   baik pemerintah pusat, instansi vertikal serta pemerintah kabupaten dan kota dalam kaitan tugas pokok yang sudah seharusnya akan saling membutuhkan dan melengkapi.

Dalam edisi ini lebih fokus kepada tema besar yaitu kemiskinan yang telah menjadi pekerjaan rumah tiada henti bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan. Tetapi dalam kaitan birokrasinya sendiri kemiskinan inipun masih ditemukan menyelinap, meresap dan membudaya dalam urat nafas birokrasi yaitu miskin ide, miskin kreatifitas sehingga pekerjaan terpaku kepada perintah pimpinan saja, padahal jaman terus berubah dan tantangan  serta ancaman tidak lagi berbicara dalam tataran regional tetapi telah menjadi urusan global tanpa sekat dan batasan yuridiksi sebuah wilayah dalam suatu negara (borderless ).

Kemiskinan ditataran birokrasi ini mungkin sudah masuk kepada fase budaya, bukan lagi kebiasaan memiskinkan diri dari pengetahuan yang terus berubah khususnya berkaitan dengan teknologi informasi (IT) yang semakin pesat dan tak terbendung, padahal genderang untuk mewujudkan ‘jabar Cyber Province’ telah berkumandang beberapa tahun silam. Revolusi media sosial menjadi sebuah tantangan bagi birokrasi untuk bangkit dan mengenyahkan kemiskinan budaya ini, diubah menjadi birokrasi handal dan senantiasa berkomunikasi aktif tidak hanya di dunia keseharian tetapi di dunia ‘sosmed’ yang tidak mengenal strata tetapi flat dengan semua pihak, artinya gugatan, sindiran dan cemoohan akan langsung tercipta manakala masyarakat sosmed merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah.

Kembali kepada konsepsi kemiskinan, ternyata ada juga yang sengaja memiskinkan diri, cari aman karena merasa status PNS itu ‘comport zone’, berdiam diri saja dan mengalir dengan rutinitas tanpa ada kepenasaran, keinginan atau niat untuk andil membangun perubahan birokrasi yang handal dalam mengawal pelayanan masyarakat di Negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal tantangan dari sisi penilaian kinerja per 1 januari 2014 muai berlaku mekanisme penilaian kinerja pegawai PNS berdasarkan PP 46 Tahun 2011, dimana seluruh staf harus segera meninggalkan kemiskinan ide saat ini tetapi membuat suatu target kinerja yang dapat diukur secara nyata kualitas dan kuantitasnya yang disebut dengan SKP (sasaran Kerja pegawai) dengan porsi lebih besar (60%) dibandingkan dengan penilaian Perilaku sebesar 40%.

Mari kita jauhi kemiskinan ide dan kemiskinan kreatifitas ini, selanjutnya bersiap menyongsong tantangan melayani dan mengentaskan kemiskinan masyarakat yang ada disekitar kita.

 

 

Wed, 24 Jul 2013 @07:20


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved