KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK & HAM

image

 

Sebuah judul yang dipilih dengan berat hati karena di sudut hati terhenyak sebuah rasa takut, jangan-jangan pembahasan yang disampaikan tidak sesuai atau tidak menyentuh esensi judul yang begitu keren. Tapi kembali mengumpulkan serpihan keberanian untuk disatukan dan semoga bisa menjadi pengingat bagi diri pribadi tapi tentu bisa menjadi secercah cahaya pada taburan bintang yang ada di  langit keilmuan.... maaf jika jadi puitis, tapi itulah makna tulisan pribadi, kata dan kalimat akan menyiratkan rasa pribadi.

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, berdasarkan legalitas sudah jelas bahwa amandemen Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 28F menyatakan bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, jadi sudah pasti hak memperoleh informasi memiliki kesetaraan dengan hak-hak asasi manusia lainnya yang termaktub pada pasal 28 UUD 1945 antara lain :

Hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia; Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kreatif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dalam perlakuan hukum; .... masih banyak lagi lho, lanjuuttt.

Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; Hak atas status kewarganegaraan; Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali; Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

Ini yang menjadi gantungan utama dari era keterbukaan informasi publik yaitu Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi : “Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan kehidupan sosialnya serta berhak untuk mencari, memeproleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

Masih ada lagi hak asasi manusia diantaranya : Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; Hak hidup sejatera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khususuntuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapain persamaan dan keadilan; Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; Hak bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu;   

Dari aneka Hak asasi tersebut betapa lengkap pegangan hukum kita selaku warga negara indonesia ini, dan yang harus dipahami adalah tidak hanya kita diberikan hak asasi  saja tetapi juga harus paham tentang Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban; perlindungan,pemajuan dan penegakan dan pemenuhan Hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah;

Selanjutnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 165 yang terdiri dari 11 Bab dan 106 Pasal diundangkan pada tanggal 23 september 1999;

Prinsip yang harus dipegang adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang notabene menjadi tantangan bagi semua pihak khususnya yang disebut badan publik untuk mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik kepada PI alias pemohon informasi, baik masyarakat secara perseorangan ataupun organisasi masyarakat dan perkumpulan lainnya karena sudah jelas merupakan hak asasi manusia.

Nah sebagai langkah, perlu dipahami tentang pengertian informasi yang bisa dibuka di SINI, lalu perlu dijelaskan bahwa Badan publik disini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau seluruh dananya bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Hal menarik disini adalah kesiapan dari para aparatur pemerintahan dari semua elemen dan struktur pemerintah dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa sekalipun, saya yakin sosialisasi sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah, akan tetapi diperlukan juga semangat dan niat diri pribadi untuk kembali belajar dan membaca peraturan perundang-undangan juga jangan lupa membaca situasi hehehe.

Itu dulu ah, ntar dilanjut lagi. Sekarang kembali menggeluti sebuah niatan hati menjaga jatining asli basa sunda bahasa ibu, yang berkenan silahkan klik saja di SINI, maaf ini bukan iklan tapi pemberitahuan.

Wassalam. 

 

Tue, 21 May 2013 @12:07


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved